Indonesia File

MK Kokohkan Pasangan Atut-Rano

User Rating:  / 0

Details

Published on Wednesday, 23 November 2011 13:47

MK mengesahkan keputusan KPU Banten yang menetapkan Ratu Atut-Rano Karno sebagai pasangan dengan perolehan 49,65 persen suara dan berhak untuk dilantik menjabat sebagai Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten.

Jakarta. MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengokohkan kemenangan Ratu Atut Choisyiah-Rano Karno, dengan menolak gugatan sengketa Pemilukada Banten yang digugat tiga pasangan calon Wahidin Halim-Irna Narulita, Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki, dan bakal calon dari independen Dwi Jatmiko-Tjejep Mulyadinata.

Dengan demikian, MK mengesahkan keputusan KPU Banten yang menetapkan Ratu Atut-Rano Karno sebagai pasangan dengan perolehan 49,65 persen suara dan berhak untuk dilantik menjabat sebagai Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Selasa (22/11). Serta disambut sorak gembira para pendukungnya, baik di dalam ruangan maupun di luar gedung MK.

Mahkamah meyakini bahwa tindakan politik uang dan keberpihakan aparat pemerintahan memang terjadi dalam skala tertentu dan menguntungkan masing-masing pihak, baik para pihak penggugat maupun pasangan terpilih, sebagaimana terbukti dalam persidangan.   

"Namun khususnya terhadap dalil pemohon, mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2011," kata Hakim Konstitusi Akil Mochtar saat membacakan mahkamah.

Selain itu, mahkamah juga tidak membantah adanya intimidasi, perusakan, kekerasan, dan lain sebagainya. Sayang, semua pelanggaran itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Walau demikian, MK meminta aparat penagak hukum tetap melanjutkan proses terkait perkara pidana dalam pelaksanaan Pilkada Banten setelah pengucapan putusan ini.   

Selain itu lanjut Akil, tuduhan penggelembungan suara melalui software sudah dibantah KPU Banten. Hal itu karena KPU Banten dalam menghitung surat suara menggunakan cara manual. Adapun penggunaan software program excel hanya untuk memudahkan penghitungan, tidak sampai menambah suara pasangan Ratu Atut-Rano Karno.

Menurut Akil, tudingan itu tidak relevan, sebab mahkamah sudah melakukan penghitungan ulang dan tidak menemukan perbedaan seperti yang dituduhkan pemohon. “Dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum,” tandas Akil.  

Sementara itu, MK tidak menerima permohonan yang diajukan oleh pasangan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki dan bakal calon dari independen Dwi Jatmiko-Tjejep Mulyadinata. "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Mahfud.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak menerima permohonan karena Pemohon salah objek (error in objecto) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan MK (PMK) nomor 15 tahun 2008. (am/aw/ads)