Merosotnya kinerja industri manufaktur juga terlihat dari kontribusinya yang kian mengecil dalam menghasilkan produk domestik bruto.

Menurut Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono, akhir pekan lalu di Jakarta, krisis keuangan global tahun 2008 memperburuk kinerja industri manufaktur. "Krisis keuangan global menyebabkan permintaan terhadap produk manufaktur menurun, terutama otomotif dan elektronik," kata Tony.

Anjloknya kinerja industri manufaktur adalah masalah struktural dan terjadi secara sistematis. Buruknya infrastruktur jalan, banyaknya pungutan liar, lambatnya birokrasi, lemahnya penegakan hukum, dan peraturan yang kurang mendukung menyebabkan ekonomi biaya tinggi di sektor manufaktur dan sektor- sektor lain. Ini membuat daya saing produk industri Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan China, misalnya.

Proses deindustrialisasi di Indonesia pun terjadi. Banyak produk manufaktur yang diimpor. Akhirnya, yang berkembang justru sektor perdagangan yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja.

Terbalik dengan sektor manufaktur, porsi kredit ke sektor perdagangan meningkat, dari 15,2 persen pada Januari 2002 menjadi 21 persen pada November 2009. Sektor jasa juga terus berkembang, tecermin dari porsi kredit yang meningkat dari 16 persen menjadi 23 persen.

Menurut Direktur Utama BRI Sofyan Basir, selama infrastruktur belum memadai dan ekonomi biaya tinggi masih terjadi, sulit bagi industri manufaktur Indonesia bersaing dengan China.

"Yang bisa dilakukan adalah mengembangkan sektor pertanian yang memang jadi keunggulan Indonesia. Pengembangan pertanian harus dilakukan semua pihak,

terutama soal pupuk, fluktuasi harga, irigasi, dan rantai distribusi pemasaran," ujarnya.

Oleh karena itu, anggota Komisi VI DPR, Perjuangan Sukur Nababan, mendesak pemerintah agar menunda pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN (CAFTA). "Sebelum ada CAFTA saja, industri manufaktur sudah terpuruk, apalagi kalau CAFTA diberlakukan," ujarnya.

Pemberlakuan CAFTA, menurut Sukur, akan mengancam puluhan juta tenaga kerja yang bekerja di industri manufaktur. Produk usaha mikro, kecil, dan menengah pun akan terdesak produk-produk dari China dan negara-negara lain di ASEAN.

Sukur berpendapat, dengan menunda CAFTA, Indonesia berkesempatan meningkatkan daya saing produk manufakturnya. "Dengan catatan, harus dilakukan pemantapan industri hulu, pemetaan komoditas unggulan, perbaikan infrastruktur, dan menurunkan biaya bunga. Setelah bisa bersaing, baru CAFTA diterapkan," ujarnya. (FAJ)