Pemandangan yang amat mencolok terlihat, misalnya, apa yang terjadi pada tataran lingkungan makro media, khususnya terkait dengan pola hubungan antara penguasa negara dan media. Jika pada era sebelumnya yang terjadi adalah pola hubungan yang bersifat vertikal, media massa terkungkung dalam dominasi penguasaan pemerintah, kini justru cenderung berpola terbalik.

Ekspresi kebebasan berpendapat yang diraih, sekalipun akhir-akhir ini dihantui pula oleh ancaman hukum yang berlandaskan pada pasal-pasal pencemaran nama baik, sebagaimana yang terkandung dalam KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terbukti membuat sosok media tampil lebih ?perkasa? dibandingkan dengan subyek pemberitaannya.

Kajian terbaru yang dilakukan Litbang Kompas terhadap enam surat kabar nasional, misalnya, menunjukkan bahwa selama tiga bulan jalannya pemerintahan Presiden Yudhoyono, sorotan media tersebut tampak ?keras? kepada pemerintah, lebih banyak bernada negatif dibandingkan dengan yang positif. Di sisi lain, hasil survei opini publik yang rutin dilakukan harian ini pun menunjukkan, masih terjaganya kebebasan pers di negeri ini dirasakan oleh lebih dari dua pertiga bagian responden yang mengindikasikan adanya keleluasaan media dan minimnya campur tangan penguasa.

Dominasi media

Kecenderungan terbaliknya pola hubungan antara media massa dan penguasa sebenarnya tidak hanya berlangsung pada era pemerintahan Presiden Yudhoyono. Pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, ataupun Presiden Megawati Soekarnoputri, ?kejayaan? media massa tampak nyata. Dalam hal ini, lebih dari satu dasawarsa berlalu, media massa telah mengukuhkan dirinya menjadi satu entitas politik yang dominan di negeri ini.

Jika pada level makro manisnya buah industri terasakan, demikian juga di level organisasi media. Paling tidak, kalkulasi ekonomi yang ditunjukkan adanya kecenderungan bertumbuhnya kapital yang tertanam dalam industri media massa menunjukkan kegairahan yang terjadi di industri ini. Di satu sisi, memang terdapat sebagian kekhawatiran menurunnya penetrasi media, terutama media cetak, di negeri ini.

Namun, di sisi lain, perolehan iklan sepanjang satu dasawarsa terakhir, misalnya, meningkat signifikan. Survei Nielsen Media Indonesia terhadap 103 koran, 165 majalah dan tabloid, dan 24 stasiun TV nasional ataupun lokal menunjukkan bahwa belanja iklan semua media massa pada 2009 diperkirakan mencapai Rp 48,5 triliun atau meningkat 16 persen dibandingkan 2008. Menariknya, di tengah ancaman guncangan krisis global dua tahun terakhir, justru industri media massa menuai iklan yang diraup secara serentak dari berbagai ajang kontestasi politik lokal (pilkada) hingga nasional (pemilu presiden dan legislatif) dua tahun terakhir ini.

Tidak kalah menarik, di mata publik, apresiasi positif terus berlanjut dalam menilai fungsi dan peran media massa. Beberapa hasil pengumpulan opini publik yang dilakukan Kompas menyimpulkan, sejauh ini media dinilai telah memadai dalam menjalankan fungsi penyebaran informasi ataupun hiburan bagi masyarakat. Pada survei terakhir, penilaian sebagian besar masyarakat menganggap media massa telah berupaya menjalankan dengan baik teknis jurnalistik ataupun peran yang diembannya. Sekalipun masih terdapat keluhan mengenai unsur-unsur kekerasan dan sensasionalitas yang terkandung dalam informasi yang tersaji, penyebaran informasi yang mengarah pada fakta juga dirasakan (lihat Grafik).

Terhadap peran sosial media massa selama ini melalui pemberitaannya pun menuai apresiasi positif. Upaya media massa dalam mendorong terjadinya penegakan hukum di negeri ini dinilai memadai. Demikian pula upaya mendorong pemerintahan yang bersih, mendorong kerukunan dalam masyarakat, bahkan ikut mendorong terjadinya pemulihan ekonomi, disikapi secara positif oleh sebagian besar publik. Berdasarkan hasil pengumpulan opini publik ini, tidak sampai separuh bagian responden yang mengeluhkan berbagai peran yang dijalankan media.

Adaptasi industri

Meningkatnya pengaruh ekonomi ataupun politik media massa, baik di tataran makro, organisasi media, maupun isi pemberitaan, semakin menunjukkan betapa kuatnya peran industri media massa di negeri ini. Namun, tantangan ataupun potensi persoalan yang dihadapi media massa tidak berarti musnah. Di tengah "kejayaan" media, justru persoalan lain menghantui kiprah media itu sendiri.

Pencermatan terhadap berbagai format industri media massa yang selama ini eksis di negeri ini menunjukkan betapa kuatnya kini pergulatan media massa dalam menghadapi tekanan internal ataupun eksternal media. Tekanan eksternal media tentu saja tidak lagi disamakan dengan intervensi politik penguasa, sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, tetapi lebih berujud pada bentuk-bentuk intervensi teknologi ataupun ekonomi yang muncul dari berbagai lini.

Perubahan teknologi yang sangat masif terjadi satu dasawarsa terakhir, misalnya, memaksa media massa di negeri ini mengubah segenap format industrinya, baik di tataran isi, kemasan, maupun organisasi media. Sebagai gambaran, tak ada satu media cetak nasional pun yang tidak mengubah bentuk dan kemasannya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tidak sedikit pula yang berkali-kali mengubah bentuk dan kemasannya dengan tujuan pencarian format yang sesuai dengan keinginan konsumen. Pada level organisasi media, pola-pola adaptasi pun terjadi. Konvergensi media yang melanggengkan pola integrasi secara horizontal kini menjadi pilihan, baik dalam industri pertelevisian maupun surat kabar. Tujuannya tiada lain perluasan penguasaan pasar dan efisiensi.

Geliat internal media dalam beradaptasi dengan tekanan eksternal semacam ini sangat rentan memunculkan anggapan bahwa media lebih sebagai sosok ekonomi ketimbang fungsi ataupun peran ideal yang diusungnya. Bagi media massa, sudah barang tentu anggapan semacam itu tidak boleh terwujud. Namun, dalam penilaian publik, kesan semacam itu kini terekspresikan. Sebagaimana yang tergambarkan dalam survei ini, baik para penonton televisi maupun pembaca surat kabar menilai media massa saat ini cenderung berorientasi pada kepentingan komersial dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.