|
Hingga
tahun 2009 kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan akan menunjukkan trend yang semakin positif, setelah
perekonomian nasional mengalami tekanan berat sepanjang tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi
global masih cukup tinggi walaupun mengalami penurunan yang disebabkan oleh
perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2007. Peningkatan suku
bunga di Jepang dapat mempengaruhi arus modal di kawasan namun hal tersebut
diperkirakan hanya akan berdampak kecil terhadap perekonomian Indonesia.
Fundamental ekonomi
Indonesia sampai 2009 diproyeksikan tetap stabil sepanjang faktor eksternal
mendukung dan tidak terjadi instabilitas sosial politik. Terjaganya stabilitas
ekonomi makro tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun
dalam skala yang relatif kecil. Stabilitas ekonomi
nasional secara umum akan membaik, namun terdapat potensi instabilitas yang
tinggi, bahkan paling mengkhawatirkan dibanding sejumlah negara lain yang
pernah mengalami krisis ekonomi pada 1997. Potensi instabilitas tersebut pada
satu sisi ditunjukkan oleh peningkatan jumlah hutang dan besarnya dana jangka
pendek (hot money), sedangkan di sisi lain, sektor industri dan
investasi, khususnya Foreign Direct Investment (FDI) stagnan, sehingga
terjadi deindustrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Kondisi
ini mengakibatkan terbatasnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya angka
kemiskinan dan pengangguran, baik di perkotaan atau pun di pedesaan.
Meskipun demikian, momentum
perbaikan perekonomian akan terpelihara, dan diperkirakan akan berlanjut hingga
tahun 2009. Oleh karenanya, penyusunan RAPBN 2008 dan 2009 didasari oleh asumsi
dan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2009 yang terus membaik hingga
mencapai 6,8 persen. Stabilitas tetap terjaga yang ditunjukkan oleh tingkat
inflasi 6,0 persen, suku bunga SBI-3 bulan 7,5 persen, dan nilai tukar Rp. 9.100
per dolar AS. Proyeksi rata-rata harga minyak tahun 2008 diperkiraan sebesar 60
dollar Amerika per barel, dan lifting minyak meningkat menjadi 1,034
juta barel per hari. Dengan proyeksi ekonomi tersebut, maka total pendapatan negara
dan hibah hingga tahun 2009 diproyeksikan mencapai Rp. 761,4 triliun, total
belanja negara mencapai Rp. 836,4 triliun, dan defisit anggaran mencapai Rp. 75,0
triliun atau 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto.
Kondisi tersebut apabila
belanja negara secara bertahap menerapkan sistem anggaran terpadu, berbasis
kinerja dan berdimensi jangka menengah. Jumlah belanja pemerintah pusat
direncanakan mencapai Rp. 564,6 triliun, atau meningkat sekitar 14,3 persen
dari RAPBN Perubahan tahun 2007. Pemerintah terus berusaha meningkatkan
kualitas belanja agar makin efektif dirasakan langsung oleh masyarakat dan
konsisten dengan prioritas pembangunan. Belanja pegawai ditingkatkan untuk
memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri dan pensiunan,
serta memperbaiki kualitas birokrasi. Dalam RAPBN 2008, belanja modal meningkat
tajam sebesar 48,6 persen dari RAPBN-P 2007 sebesar Rp. 68,3 triliun menjadi Rp.
101,5 triliun. Bantuan sosial juga mengalami kenaikan tajam sebesar 41,8
persen, dari Rp. 47,5 triliun menjadi Rp. 67,4 triliun. Pemerintah juga akan cenderung
melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam sistem dan aturan pengadaan
barang dan jasa, termasuk membentuk lembaga untuk menangani kebijakan dan
masalah pengadaan barang. Dengan cara itu, penyerapan alokasi anggaran dapat
lebih cepat dilakukan dan ditingkatkan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tata
kelola yang baik dan bersih.
Secara umum
RAPBN 2008 telah mengakomodasi harapan-harapan untuk jangka waktu satu tahun
kedepan, namun masih belum fleksibel karena belum ditengarai dengan
meningkatnya jumlah defisit, juga besarnya subsidi BBM yang mencapai Rp. 46,7
triliun. Fleksibilitas RAPBN 2008 tersebut akan sangat tergantung pada
perbaikan kebijakan dan implementasi berbagai persoalan teknis, baik di pusat
maupun daerah. Dalam kaitan ini, kondisi ketahanan ekonomi makro nasional
dinilai masih cukup bagus, sehingga kemungkinan terjadinya krisis ekonomi babak
ke-2 sangat kecil, kecuali jika ada pengaruh eksternal dan munculnya kekacauan
yang tidak terkendali (chaos).
Sehubungan
dengan hal itu, faktor yang juga berpengaruh adalah kedisiplinan pemerintah dalam menjaga
kepercayan pasar uang dan pasar modal serta meningkatkan peringkat utang,
reformasi birokrasi dan aturan perpajakan, pembaruan kebijakan alokasi anggaran
melalui peningkatan realisasi belanja barang ke belanja modal, pembentukan Debt
Management Office (DMO) terutama untuk hutang sektor swasta dan formalisasi
hiden economic dan pemantauan sistem kurs.
Sampai tahun 2009 tema
pembangunan yang ditetapkan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk
mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini pemerintah menetapkan
sasaran dengan indikator-indikator terukur yaitu laju pertumbuhan ekonomi
sebesar 6,6% - 7,0%, tingkat pengangguran menjadi 8% - 9% dan tingkat
kemiskinan menjadi 15,0% - 16,8%. Oleh karena itu, dalam dua tahun mendatang,
terjadi penggenjotan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja, revitalisasi
pertanian, perikanan dan kehutanan, dan pembangunan pedesaan, percepatan
pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi, peningkatan akses
dan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan efektivitas penanggulangan
kemiskinan, pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi
birokrasi, penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri,
penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan pemberantasan
penyakit menular.
Pencapaian laju
pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2009 diperkirakan mencapai 6,6% - 7,0% yang
dicapai melalui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, yaitu laju pertumbuhan
konsumsi rumah tangga 5,7% - 6,2%, konsumsi pemerintah 6,0% - 6,5%, investasi
sebesar 14,5% - 18,2%, dan ekspor dan impor masing-masing sebesar 12,0% - 13,6%
dan 17,3% - 19,1 %. Sementara sasaran pertumbuhan sektor industri antara lain
ditunjang oleh pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,5% - 3,7%, industri
pengolahan 7,7% - 8,1%, konstruksi 10,0% - 10,5%, dan industri tranportasi dan
komunikasi sebesar 13,6% - 14,4%. Sedangkan, dalam peningkatan ekspor cenderung
diarahkan untuk pembentukan dan pengembangan National Single Window (NSW)
dan Asean Single Window (ASW), pemetaan dan analisis terhadap komoditas
unggulan dan potensial, serta implementasi FTA dan EPA.
Kecenderungan kebijakan
yang akan ditempuh dalam stabiliasi perekonomian adalah peningkatan pendapatan
riil dan daya beli masyarakat, dengan mengupayakan terjaganya laju inflasi dan
stabilitas tingkat harga, penurunan suku bunga, pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai
(BLT) bersyarat serta subsidi yang tepat.
Sedangkan pada sektor investasi
cenderung akan meningkat dengan ditandai peningkatan kinerja sumber-sumber
investasi antara lain penurunan suku bunga dan perbaikan fungsi intermediasi
perbankan, kebijakan yang mendorong peningkatan persetujuan dan realisasi PMDN
dan PMA, peningkatan realisasi belanja modal APBN, persetujuan dan monitoring
belanja modal APBD, dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan proyek kemitraan
pemerintah dan swasta (PPP), pengawasan terhadap belanja modal BUMN, dan
peningkatan IPO dan investasi di Pasar Modal. Hal ini didukung dengan perubahan
arah kebijakan fiskal dan RAPBN tahun 2008 yang sebelumnya untuk konsolidasi
fiskal, diarahkan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian sebagaimana
tercermin dalam defisit anggaran yang mencapai 1,6%- 1,8%.
Pada saat ini utang Indonesia masih dalam posisi 42 persen, sehingga pemerintah
akan cenderung mengupayakan untuk menurunkan stok utang. Kendati demikian,
kondisi pasar rupanya sudah terbiasa dengan sikap overconfidence, representativeness
dan adanya cenderung bercermin pada pengalaman masa lalu. Pengambilan keputusan
pasar dengan pendekatan rule of thumb, di mana suara pasar cenderung
merefleksikan suara kebenaran meskipun terkadang tidak luput terjadi adanya
bias pasar.
Kepercayaan pasar terhadap pemerintah dengan Kabinet Indonesia Bersatu
(KIB) telah melahirkan kepercayaan baru. Kepercayaan yang kuat ini telah mampu
mengalahkan adanya pengaruh perubahan tingkat suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) yang saat ini naik pada posisi 2,75 persen dari 2,25 persen.
Yang sebelumnya indeks harga saham gabungan terlebih dulu bergerak dari posisi
1.123,4 ke posisi 1.160,1 atau naik 3,2 persen, pada 9 Desember 2006. Sehingga
kecenderungan ini akan berlangsung terus sampai masa akhir jabatan KIB tahun
2009.
Investor asing yang berperan sebagai pemimpin pasar telah memberikan
reaksi positif terhadap perubahan kepemimpinan KIB. Pasar kembali pada area
kegairahan yang ditandai dengan naiknya volume dan nilai perdagangan pada level
di atas Rp. 1 triliun per harinya. Ini membuktikan bahwa pasar mempunyai
kepercayaan yang kuat bahwa hingga 2009 akan ada perubahan yang kondisional
terhadap perkembangan pasar modal. Inflasi ditargetkan pada
posisi di bawah dua digit menuju posisi 7-8 persen. Seiring dengan optimisme terhadap pengendalian inflasi maka suku bunga
ditargetkan kembali pada posisi di bawah 10 persen seperti keadaan sebelumnya. Prediksi
pasar modal di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh suara pasar tetapi juga
akan tergantung faktor lainnya seperti perkembangan lingkungan global khususnya
fluktuasi harga minyak dunia hingga 2009.
|